Adik Kandung John Kei Ditembak

Adik Kandung John Kei Ditembak - Bekasi: Tito Refra Kei, adik kandung tokoh pemuda asal Maluku, John Kei, ditembak dua pria tak dikenal, Jumat (31/5) malam. Tito didor tak jauh dari rumahnya di Perumahan Titian Bekasi, Jawa Barat.

Belum jelas kronologis penembakan Tito. Yang pasti, penyerang menggunakan sepeda motor. Tito menderita luka tembak di bagian wajah dan kini dirawat di Rumah Sakit Ananda Bekasi.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

"Jumat Keramat" Rusli Zainal di KPK

"Jumat Keramat" Rusli Zainal di KPK - Pekanbaru: Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Riau Rusli Zainal pada Jumat (31/5) setelah pemeriksaan sebelumnya sempat vakum selama lebih dari sebulan terakhir.

"Benar, KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk RZ (Rusli Zainal) besok (Jumat31/5)," kata juru bicara KPK Johan Budi dihubungi per telepon dari Pekanbaru, Riau, Kamis (30/5).

Johan mengatakan, Rusli diperiksa penyidik untuk dua kasus sekaligus, yakni dugaan suap proyek-proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012 dan kasus dugaan korupsi perizinan kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak, Riau.

Dia mengatakan, KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Riau pada pukul 09.30 WIB di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. "Belum ada informasi apakah nantinya RZ akan langsung ditahan atau tidak," katanya.

Johan menjelaskan, saat ini penyidik menyatakan berkas untuk tersangka Rusli Zainal baik itu dalam kasus korupsi PON dan kehutanan telah dinyatakan lengkap.

Dengan demikian, kata dia, maka penyidik meneruskan langkahnya dengan memeriksa yang bersangkutan sebelum kemudian dilanjutkan ke tingkat penuntutan.

Kasus dugaan korupsi PON Riau sejauh ini telah menjerat sedikitnya 13 orang sebagai tersangka, dimana sepuluh diantaranya adalah kalangan legislator Riau.

Sedangkan untuk kasus korupsi penerbitan izin pengelolaan hutan di Kabupaten Pelalawan dan Siak, KPK sebelumnya juga telah menetapkan status tersangka untuk sejumlah kalangan pejabat daerah itu.

Seluruh pejabat tersebut (selain Rusli Zainal) termasuk mantan Bupati Siak dan Pelalawan serta beberapa mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau juga telah menjalani hukuman setelah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Siswi SMK Malang Diperkosa Saat Merayakan Kelulusan

Siswi SMK Malang Diperkosa Saat Merayakan Kelulusan - Malang: Perayaan kelulusan seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Malang, Jawa Timur, berujung pemerkosaan. Korban diperkosa tiga lelaki yang mencekokinya minuman keras di tengah pesta karaoke.

Polisi baru berhasil menangkap satu dari tiga pelaku pemerkosaan. Tersangka mengaku memperkosa korbannya yang tengak mabuk akibat minuman keras yang sengaja dicekoki para pelaku.

Sebelumnya para pelaku mengajak korban merayakan kelulusan ujian nasionalnya di sebuah tempat karaoke di kawasan Malang selatan.

Hingga kini polisi masih mengejar dua pelaku lainnya. Akibat perbuatan tersebut tersangka pemerkosaan diancam hukuman 15 tahun penjara.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

LSI: Pasangan Ganjar-Heru Unggul karena Mesin Politik lebih Militan

LSI: Pasangan Ganjar-Heru Unggul karena Mesin Politik lebih Militan - Semarang: Kunci kemenangan pasangan calon Kepala Daerah Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pemilu Kada Jateng karena memiliki mesin politik yang lebih militan dibanding dengan calon pasangan lain.

"Pasangan Ganjar-Heru  memiliki mesin politik yang lebih militan dibanding dengan dua calon lain sehingga kemenangan ini wajar," kata Manajer Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Setya Darma dalam konferensi pers penghitungan semetara quick count Pemilu Kada Jateng 2013 di Hotel Santika Premiere, Semarang, Minggu (26/5).

Sebelumnya calon Gubernur Bibit Waluyo, demikian Setya Darma, berada lebih unggul dibanding dengan Ganjar. Tetapi  pada minggu-minggu terakhir karena  telah terjadi perubahan peta politik calon kepala daerah yang diusung PDIP langsung melejit.

Mesin politik pendukung Ganjar yang cukup militan, lanjut Setya Darma, apalagi Bibit yang didukung  Partai Demokrat sedang gonjang-ganjing menjadikan kemenangan telak  terjadi untuk  pasangan Ganjar-Heru yang mendominasi di seluruh zona Jateng.

Setya Darma mengatakan dengan hasil sementara yang mengunggulkan Ganjar- Heru, menandakan telah adanya angin perubahan kemimpinan di Jawa Tengah. "Jawa Tengah sudah saatnya untuk dipimpin oleh wajah baru," tambahnya.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Kapan Jokowi Blusukan ke Pengusaha Pribumi???

Kapan Jokowi Blusukan ke Pengusaha Pribumi??? - Jakarta: Organisasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI  Jakarta beranggotakan ratusan pengusaha menagih janji Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
Karena gubernur pernah berjanji yang disampaikan saat kampanye Pemilu Kada DKI 2012 yaitu saat terpilih menjadi Gubernur DKI, Jokowi akan blusukan ke pengusaha-pengusaha pribumi di Jakarta. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum terlaksana sama sekali.

Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Selasa (21/5), memberikan apresiasi tindakan Jokowi yang selalu melakukan blusukan ke warga untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan langsung dari warga.

Karena itu, lanjut Sarman, pihaknya berharap Jokowi dapat melakukan blusukan ke pengusaha-pengusaha pribumi dan usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Jakarta.

"Kami sangat gembira gubernur blusukan mau mendengarkan masukan dari warga yang bottom up. Kami berharap  juga Jokowi blusukan ke pengusaha-pengusaha pribumi dan UKM," kata Sarman.

Blusukan ke pengusaha pribumi atau UKM untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang dihadapi para pelaku usaha saat menjalankan usaha di DKI. Sehingga keluhan atau aspirasi tersebut bisa dituangkan Jokowi dalam sebuah kebijakan yang mendukung kelancaran usaha para pelaku usaha.

Menurut dia, blusukan ke pengusaha harus dilakukan mengingat para pelaku usaha terus bekerja 24 jam untuk mengisi Kas Daerah DKI. Dilihat dari setiap transaksi yang dilakukan konsumen, sebanyak 20 persen dimasukkan untuk Kas Daerah DKI.

Pengusaha pribumi meminta blusukan Jokowi ke pengusaha dijadikan agenda tetap. Paling tidak tiga atau empat bulan sekali, Gubernur bisa mengunjungi tempat-tempat usaha para pelaku usaha yang menopang perekonomian Jakarta.

"Kami menagih janji blusukan Jokowi ke pengusaha pribumi dan UKM. Seperti yang dia janjikan, sehingga harapan kami tantangan dan kendala yang kami hadapi dapat direspon Gubernur DKI dan diimplementasikan dalam sebuah kebijakan, karena pengusaha butuh kepastian," ujarnya.

Menurut Sarman, kendala yang selalu dihadapi para pelaku usaha adalah mengurus izin domisili serta biaya perizinan yang cukup besar. Hal-hal yang seperti itu harus didengar gubernur supaya dapat dievaluasi dan diputuskan dalam sebuah kebijakan yang membela pengusaha agar segala urusan perizinan satu pintu agar murah, cepat, mudah, jelas biaya, dan berapa lama waktunya kelar ditunggu.

Karena itulah, Sarman mengharapkan Jokowi dapat hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Hippi yang akan digelar pada 23 Mei 2013 di Hotel Grand Cempaka.

"Kami mau menyampaikan aspirasi kepada Jokowi tentang berbelit-belitnya segala urusan perizinan usaha di unit terkait dinas di lingkup Pemprov DKI dan jajaran," kata Sarman.

Untuk kehadiran Gubernur DKI pada Rakerda HIPPI itu, jelas Sarman, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan ke Jokowi. Maka kami berharap beliau dapat membuka Rakerda HIPPI DKI tersebut. Dengan demikian, segenap pengurus dan anggota HIPPI DKI dapat mendengarkan keinginan beliau dalam memajukan dunia usaha di Jakarta,” harap Sarman.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

BI Wajibkan Bank Gunakan Referensi Kurs

BI Wajibkan Bank Gunakan Referensi Kurs - Bank Indonesia (BI) mewajikan bank untuk menggunakan referensi kurs dalam setiap kontraknya. Otoritas perbankan itu akan mengaturnya melalui surat edaran (SE) BI.

Hari ini (20/5), referensi kurs spot nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US$) dengan terminoogi Jakarta Interbank Spot Dollar Range (JISDOR) resmi diluncurkan. Sesuai kurs referensi (20/5), nilai tukar rupiah berada dilevel Rp9760/US$.

"Kurs reverensi ini kita wajibkan untuk digunakan oleh bank dalam setiap kontraknya. Kita wajibkan dalam bentuk SE BI. Acuan yang dipakai adalah kurs reverensi," ujar Direktur Eksekutif Grup Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, di Jakarta, Senin (20/5).

Dia menjelaskan bahwa bank-bank wajib menggunakan referensi kurs dalam setiap kontrak barunya. Sementara untuk kontrak yang masih berjalan saat referensi kurs ini dikeluarkan, bank-bank diperbolehkan menggunakan acuan kurs lainnya.

"Kita ada sanksinya, tapi itu kita lakukan secara internal," tuturnya. Sebanyak 70 bank tercatat melakukan transaksi valas di pasar uang domestik.

Namun, Difi menambahkan jika referensi kurs merupakan penggambaran nilai tukar yang sesuai transaksi harian. Sedangkan acuan kurs lainnya seperti kurs tengah BI, kurs blomberg, dan reuters, mempergunakan kuotasi.

"Kurs referensi ini adalah realisasai transaksi antar bank. Transaksi-transaksi yang menggunakan ini adalah kontrak kontrak swap dan forward. Jadi kredibilitasnya tinggi. Kalau bank-bank yang tidak menggunakan referensi kurs ini akan pertaruhkan kredibilitasnya," jelasnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menjelaskan bahwa saat ini setiap transaksi valuta asing di seluruh bank langsung tercatat melalui sistem monitoring transaksi valas di seluruh bank (Simontavar).

Dalam referensi kurs, BI akan menghitung rata-rata tertimbang seluruh transaksi pada rentang waktu 08.00-09.45 WIB (window times). Kemudian hasil penghitungan tersebut, akan diinformasikan melalui website BI pada pukul 10.00 WIB.

"Ini bukan penetapan nilai tukar, tetapi informasi kurs, ada nilai jual, ada nilai beli, dan ada spreadnya," tandasnya.

Alasan penetapan waktu penghitungan tersebut, kata Perry, adalah tingginya volume transaksi valas di pagi hari. Seumpamanya tidak ada transaksi pagi, maka BI akan mengumumkan transaksi pada pukul 10.00-16.00 WIB di hari sebelumnya. "Jadi nilai tukar benar benar yang terjadi. Kemungkinan ini kecil," tegasnya.

Diketahui, BI mengeluarkan acuan nilai tukar rupiah itu setelah tim Penyidik Internal Singapura menemukan praktik spekulasi sejumlah mata uang negara-negara emerging market seperti Rupiah (Indonesia), Ringgit (Malaysia), dan Dong (Vietnam). Aksi spekulasi mata uang Rupiah untuk transaksi nondeliverable forwards (NDF) di Singapura.

Praktik spekulasi terhadap Rupiah menjadi yang tertinggi di antara pasar negara berkembang. Tim penyidik menduga, ada 18 bank dan asosiasi keuangan yang melakukan praktik ini terhadap rupiah. Omset harian transaksi keuangan dalam bentuk Rupiah di Singapura berkisar Sin$700 juta hingga Sin$1,3 miliar.

Perry melanjutkan dengan adanya referensi kurs, akan menghindari terjadinya asimetris informasi antara pelaku usaha di luar negeri dengan domestik. Sebab, nilai tukar rupiah akan tergambar riil di pasar uang dalam negeri.

"Saat ini deviasi nilai tukar rupiah di NDF sudah negatif dengan nilai tukar rupiah di domestik. Referensi kurs ini akan menjadi acuan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri," harapnya.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Polisi Bergangnam Style di Bundaran HI

Polisi Bergangnam Style di Bundaran HI - Ada hal unik di tengah-tengah acara car free day, Minggu (19/5) pagi. Puluhan anggota Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama warga melakukan joget Gangnam style di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Usut punya usut hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan sosialisasi tertib nasional.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan tujuan sosialisasi tertib lalu lintas dikarenakan tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya khususnya di wilayah Ibu Kota Jakarta.

“Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara,” kata Rikwanto. Ia menambahkan selama operasi tertib lalu lintas yang dilakukan sejak 7 Mei lalu tercatat sebanyak 15 ribu teguran dan 5.000 pengendara ditindak. Operasi simpatik itu akan berakhir hingga 27 Mei nanti.

Selain ber-Gangnam style, polisi bersepeda dan bersepatu roda juga ikut menyosialisasikan tertib lalu lintas. “Sosialisasi ini juga akan terus digalakan dengan mengenalkan tanda-tanda rambu lalu lintas terhadap anak-anak usia dini,” pungkasnya.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Terima Uang Hasil Korupsi, Parpol Pantas Dibubarkan

Terima Uang Hasil Korupsi, Parpol Pantas Dibubarkan - Seluruh partai politik (parpol) yang terbukti menerima uang hasil korupsi pantas untuk dibubarkan.

“Kalau memang nanti (di persidangan) terbukti uangnya itu berasal dari hasil korupsi, partai itu harus dibubarkan,” ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Jumat (17/5).

Menurut Ikrar, kebijakan tegas pembubaran parpol yang terbukti menerima uang hasil korupsi perlu diambil sebagai pembelajaran dan pendewasaan parpol. Di sisi lain, pembiaran tindakan seperti akan menimbulkan preseden buruk hingga ke daerah-daerah dan partai-partai yang ada akan merasa bebas melakukan tindakan busuk.

“Maka parpol menjadi independen dari kegiatan busuk. Mau tidak mau harus dilakukan,” paparnya.

Adapun terkait prahara dugaan suap kuota impor sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, Ikrar berharap proses peradilan berjalan independen dan fair. Selain itu, lanjutnya, kasus itu memperlihatkan audit keuangan parpol menjadi sebuah keniscayaan.

Namun, untuk membuktikan fakta itu, Ikrar berharap peradilan independen dan fair dalam menangani kasus PKS. Selain itu, dia mengatakan bahwa audit keuangan parpol adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan,

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

BBM Subsidi Naik Rp1.500 per Liter tidak Akan Selesaikan Masalah

BBM Subsidi Naik Rp1.500 per Liter tidak Akan Selesaikan Masalah - Pengajuan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter dalam RAPBN Perubahan 2013 dinilai hanya menjadi solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah.

“Penghematannya hanya sekitar Rp30 triliun. Sementara kompensasi yang dibutuhkan sudah hampir Rp25 triliun. Itu baru bantuan langsung tunai (BLT), belum yang lain. Kalau manajemen seperti itu, berarti kebocoran di sini tertambal, muncul kebocoran di sisi lain,” ujar Direktur Indef Enny Sri hartati ketika dihubungi, Kamis (9/5).

Penaikan harga BBM, kata dia, tidak akan berdampak banyak pada perbaikan perekonomian. “Itu tidak efisien, mending tidak usah naik. Kalau manajemen tambal sulam tidak akan berefek ke perekonomian. Apa yang selama ini kita harapkan tidak ketemu,” keluhnya.

Ia menekankan, pengurangan subsidi tidak sekadar untuk menyelesaikan persoalan BBM. Tetapi juga untuk mengefektifkan stimulus fiskal. Alokasi anggaran seharusnya untuk mendorong stimulus fiskal. Misalnya untuk membangun infrastruktur energi di luar BBM supaya tidak ada persoalan energi lagi di masa datang.

“Ini juga luar biasa kalau untuk peningkatan pembiayaan UMKM, proyek padat karya dan pembenahan infrastruktur. Sehingga ekonomi biaya tinggi yang dikeluhkan dunia usaha bisa dikurangi,” tukasnya.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Habis dari Cafe Dangdut, Fathanah Check In Bersama Perempuan

Habis dari Cafe Dangdut, Fathanah Check In Bersama Perempuan - Nama Ahmad Fathanah yang menjadi tersangka dalam kasus kuota impor sapi dan dugaan pencucian uang tampaknya memang tidak bisa lepas dari sosok perempuan.

Dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa importir daging Arya Abdi Effendy alias Dio dan Juard Effendi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (8/5) hubungan khusus Fathanah seorang perempuan pun kembali mencuat.

Mantan sopir pribadi Fathanah, Sahrudin, didatangkan sebagai saksi dalam sidang tersebut.

Menurut pengakuannya, sesuai keterangan di berita acara pemeriksaaan (BAP), pada 16 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 WIB, dia pernah mengantarkan Fathanah ke sebuah hotel di kawasan Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Fathanah diturunkan di kafe dangdut yang terletak di basement hotel. Tak lama, Fathanah meminta dijemput di basement.

Hanya saja, Fathanah yang turun dari mobil seorang diri, memasuki mobil ditemani seorang perempuan. "Ada seorang perempuan, yang seingat saya berpakaian warna biru, ikut masuk ke dalam mobil," cerita Sahrudin.

Dari sana, Fathanah memerintahkan Sahrudin untuk mengarahkan mobil ke sebuah hotel di daerah Cikini. Bosnya itu pun turun bersama perempuan tersebut dan masuk ke hotel yang dituju.

Namun tidak lama setelah meninggalkan sopirnya, Fathanah menelepon Sahrudin. "Alu (nama panggilan Sahrudin), kalau ibu telepon, bilang saya ada di DPP PKS," kata Fathanah melalui telepon menyuruh sopirnya itu berbohong.

Sekitar 40 menit menunggu, Ahmad Fathanah akhirnya minta dijemput di lobi hotel. Perempuan berbaju biru yang datang bersamanya saat itu masih ikut bahkan diantarkan ke suatu tempat di daerah Rawamangun.

"Setelah mengantarkan wanita tersebut, saya dan Ahmad Fathanah pulang ke Depok," ujarnya.

Majikannya itu memiliki rumah di kawasan Depok, yakni di Perumahan Pesona Khayangan dan Apartemen Margonda, Depok.

Sebagai catatan, belakangan ini Fathanah menjadi sorotan publik terkait perempuan di sekitarnya. Dia diduga membelikan hadiah berupa barang mahal untuk mereka, salah satunya model cantik Vitalia Shesa yang dibelikan Honda Jazz dan jam tangan mewah merek Chopard.

Selain itu, Fathtanah juga membelikan sebuah mobil Honda Freed, gelang Hermes seharga Rp60-Rp70 juta, dan sebuah jam tangan Rolex seharga di atas Rp10 juta, kepada seorang perempuan bernama Tri Kurnia Puspita yang mengaku sebagai teman Fathanah.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Pemerintah Janji Percepat Reformasi Subsidi BBM

Pemerintah Janji Percepat Reformasi Subsidi BBM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan peringatan Moody's merupakan sinyal bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi kebijakan fiskal.

"Tentu orang akan melihat bagaimana kesehatan fiskal kita dalam konteks subsidi. Itu intinya. Apa yang jadi sorotan itu," ujar Hatta di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/5).

Diketahui, lembaga pemeringkat internasional, Moody's memperingkatkan pemerintah agar segera mereformasi kebijakan subsidi BBM. Apabila tidak ada reformasi kenaikan harga, peringkat utang pemerintah akan turun.

Menurut Hatta, pertumbuhan ekonomi nasional masih terbilang tinggi, walaupun ada tanda-tanda perlambatan pertumbuhan di kuartal I-2013. Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh konsumsi masyarakat dan arus investasi.

"Iklimnya bagus. kita terus meningkatkan daya saing. tapi yang satu itu (subsidi BBM) adalah sinyal bagi kita agar kita melakukan respon yang cepat dan tepat," tandasnya.

Hatta mengaku saat ini tengah menyusun skema rancangan APBN Perubahan yang memuat penyesuaian harga BBM. Akan tetapi, dia meminta kebijakannya nanti tidak "digoreng" kesana dan kemari.

"Itu bukan persoalan politik, itu masalah ekonomi. Jangan terlalu khawatir, tapi itu sinyal bahwa kita harus melakukan terus upaya untuk perbaiki itu," jelas Hatta lagi.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Tanpa BLT, Pemerintah Tunda Penaikan BBM

Tanpa BLT, Pemerintah Tunda Penaikan BBM - Pemerintah menegaskan kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah satu paket dengan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan tiga program penanggulangan kemiskinan lainya.

Jika DPR RI tidak mengabulkan permintaan penambahan dana untuk BLSM dan tiga program itu melalui APBNP, pemerintah memutuskan menunda kebijakan penaikan harga BBM.

"Kebijakan kenaikan BBM disertai pemberian BLSM bagi rakyat miskin itu sudah jadi satu paket. BLSM itu jaring pengaman sosial (safety net) agar masyarakat tidak jatuh miskin saat harga BBM dinaikkan," sebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, Jumat (3/5) malam, di Jakarta.

Menko menambahkan pemerintah sudah menghitung jika harga BBM dinaikkan menjadi sekitar Rp6.500 per liter akan timbul inflasi yang menyebabkan harga-harga naik.

Tanpa paket jaring pengaman sosial walhasil tingkat kemiskinan bakal naik.

Untuk jaring pengaman sosial pemerintah telah menyiapkan paket BLSM (dulu bantuan langsung tunai-BLT), dan perluasan penerima dan penambahan hibah dari Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Paket jaring pengaman itu dinamakan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S).

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

SPBU di Solo Mulai Perketat Pembelian BBM Gunakan Jeriken

SPBU di Solo Mulai Perketat Pembelian BBM Gunakan Jeriken - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Soloraya berinisiatif memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menggunakan jeriken.

Selain mempertegas peraturan konsumsi BBM yang menggunakan jeriken, ada SPBU yang inisiatif memperketat konsumsi berjeriken untuk mengantisipasi penimbunan BBM bersubsidi.

Seperti disampaikan Pengawas SPBU Puri Gading, Wahyu. Wahyu justru menyampaikan sempat tidak melayani pembelian berjeriken pada Senin-Selasa (30/4-2/5/2013).

“Dulu kami tidak melayani karena spekulasi pada saat itu sangat besar. Kalau untuk sekarang, konsumsi bahan bakar kan sudah mulai normal. Kami buka lagi pembelian BBM dengan jeriken, tapi kami batasi untuk premium maksimal 60 liter, solar maksimal 20 liter,” kata Wahyu (2/5/2013).

Wahyu mengatakan meskipun ada peraturan pelayanan pembelian berjeriken sesuai dengan rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berdasarkan jenis usahanya, tetapi saat ini pembatasan itu dipukul rata. Dia mengatakan, pelanggan premium berjeriken kebanyakan dari kalangan pengecer, dan solar dari kalangan industri kecil.

Direktur SPBU Sekar Pace, Joko Supeno, juga menyampaikan pihaknya akan komitmen membatasi penjualan BBM bersubsidi sesuai dengan rekomendasi dari Disperindag. Dia mengakui, banyak pembeli yang meminta lebih dari rekomendasi yang disampaikan Disperindag.

Dia mengatakan, pembelian solar berjeriken banyak diminta oleh pelaku industri kecil seperti tukang las, sementara untuk premium banyak diburu oleh kalangan pengecer.

Pejabat Humas Paguyuban Pengawas SPBU Soloraya, Danang Romie Wijaya, menyampaikan pembatasan konsumsi BBM berjeriken bukan semata inisiatif dari masing-masing SPBU. Sejak awal, sudah ada aturan dari pemerintah bahwa pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jeriken harus ada rekomendasi dari Disperindag masing-masing daerah.

Pembatasan konsumsi BBM berjeriken, menurut Assistant Manager External Relations PT Pertamina Jateng DIY, Heppy Wulansari, tetap mengacu pada Perpres No 15/2012. Pengguna dari sektor usaha mikro tetap berhak mendapat BBM bersubsidi dan harus mendapat rekomendasi dari Disperindag.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Jokowi Punya Magnet Keterpilihan Kuat di Pilpres 2014

Jokowi Punya Magnet Keterpilihan Kuat di Pilpres 2014 - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dianggap memiliki magnet keterpilihan yang kuat sehingga berpotensi mendongkrak suara pasangan bila dicalonkan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Jokowi fenomenal, bisa dipasangkan pada siapa pun karena potensial bagi pasangannya sehingga mampu mendongkrak suara karena magnet elektoralnya sangat kuat," kata Direktur Eksekutif Pol-Treking Institute Hanta Yuda di Jakarta, Rabu (1/5).

Hanta mengatakan apabila PDIP bisa menggunakan potensi Jokowi, partai tersebut akan diuntungkan. Namun, lanjut dia, tergantung pada keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden (capres).

"Apakah dia (Megawati) akan melepas Jokowi jadi capres dari PDIP, dipasangkan menjadi cawapresnya, atau tidak ada kesempatan bagi Jokowi. PDIP perlu membuka ruang agar regenerasi berjalan," ujarnya.

Dia mengakui, Jokowi baru menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun, jika publik menginginkannya maju dalam Pilpres 2014, dia tidak bisa menolak.

Menurut Hanta, menyelesaikan masalah di Jakarta penting, tetapi menyelamatkan negara jauh lebih penting, karena untuk persoalan Ibu Kota masih ada wakil gubernur yang menggantikannya.

"Ini persoalan dukungan publik, saya tidak bisa katakan Jokowi layak atau tidak, ini kan dari tren publik elektabilitasnya terus naik," katanya.

Dia mengatakan, pada 2014 merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi untuk maju dalam Pilpres. Karena menurut dia dalam politik, momentum tidak muncul dua kali dan tahun 2019 akan muncul tokoh baru.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

40 Personel Reserse Polda Metro Jaya Buru Susno Duadji

40 Personel Reserse Polda Metro Jaya Buru Susno Duadji - Dalam upaya memburu mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji, kepolisian kemungkinan akan memanfaatkan sistem investigasi kejahatan dunia maya canggih hasil kerja sama Polri dengan Kepolisian Australia, Cyber Crime Investigations Satellite (CCIS).

"Insya Allah itu bisa (dimanfaatkan)," ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, di Jakarta, Selasa (30/4), saat menjawab pertanyaan pewarta soal penggunaan CCIS.

Pendayagunaan sistem ini, kata dia, tentunya mesti melibatkan satuan polisi siber (Sub Direktorat Cyber Crime Polda Metro Jaya) dalam menelusuri jejak Susno yang sempat muncul di situs jejaring sosial Youtube.

Pelibatan mereka, tambahnya, merupakan bagian dari penerjunan satu tim buru sergap dari Polda Metro Jaya. Jumlah personel 40 anggota reserse dengan keahlian masing-masing. "(Dari Polda Metro Jaya) ada yang dilibatkan, yakni 40 orang anggota (yang tergabung dalam) satu tim," ungkapnya.

Informasi menyebutkan, salah satu tim yang bergerak adalah Reserse Mobil Polda Metro Jaya.

Dalam video yang diunggah di Youtube, Susno mengaku masih berada di daerah pemilihannya sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB), yakni, Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Wilayah ini meliputi Cimahi Kota dan Kota Bandung.

Meski begitu, tim Kejaksaan Agung yang dibantu kepolisian juga menggeledah dua rumah mantan Kepala Bareskrim Polri ini di Depok dan Jakarta.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Biaya Politik Mahal, Korupsi Tetap Merajalela

Biaya Politik Mahal, Korupsi Tetap Merajalela - Biaya politik yang cukup mahal dalam pemilu legislatif (pileg) merupakan akar dari meningkatnya korupsi. Biaya politik tetap meningkat di pileg 2014 juga menyebabkan korupsi akan tetap ada.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai biaya politik yang mahal tersebut memang diakui oleh sejumlah anggota DPR yang kembali menjadi caleg untuk pileg 2014. Mereka harus menyiapkan uang Rp1 miliar hingga Rp6 miliar.

Karena itu, partai politik (parpol) juga berusaha untuk mencari orang-orang berduit untuk dicalonkan. "Trennya parpol cari orang berduit untuk dicalonkan. Apakah itu uang pribadi, maupun dari perusahaan. Bahkan ada yang mengaku membiayai caleg dengan perjanjian ketika terpilih mengakomodir kepentingan pemodal," ujar Sebastian dalam acara diskusi kemandirian bangsa keenam dengan tema "Mencegah Dana Asing dan Dana Haram pada Pemilu 2014" di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Hal yang menarik, menurut, Sebastian, orangiorang yang berduit yang akan masuk parlemen akan penuh dengan kepentingan. Misalnya mengadakan proyek atau mengamankan pemilih perusahaan atau korporasi. Dengan demikian, sangat masuk akal kalau terdapat puluhan undang-undang yang sarat kepentingan asing atau korporasi. Apalagi, dengan sistem politik yang sangat mahal dan besar sekarang ini.

"Lalu parpol mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Itu kan bahaya, karena pada akhirnya mereka yang menentukan arah kebijakan parpol," tuturnya.

Selain itu, berdasarkan perkiraan Sebastian jika rata-rata seorang caleg membutuhkan dana sekitar Rp6 miliar tentu pengeluaran sebesar itu tidak bisa ditutupi dengan gaji 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR.

"Logika tiap bulan gaji Rp60 Juta, tiap tahunnya sekitarRp 700 jutaan. Selama lima tahun sekitar Rp3 miliaran. Dengan cara seperti itu, banyak anggota DPR yang bermain di izin-izin proyek pertambangan dan perkebunan," kata Sebastian.

Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, mahalnya biaya politik di Indonesia karena tidak ada batasan besarnya dana kampanye untuk caleg dan parpol. Menurutnya, bila dana kampanye tidak dibatasi jelas akan mendorong sistem politik yang bebas, parpol yang memiliki akses terhadap kekuasaan, memiliki kebebasan menggunakan sumber daya yang tidak terbatas untuk meraih dukungan politik dari rakyat.

Kebutuhan pendanaan yang sangat besar menyebabkan parpol belomba-lomba mengakses sumber dana termasuk dari sumber haram dan pendanaan dari pihak asing. "Modus yang sering ditemukan menggunakan kekuasaan politiknya untuk merampok anggaran negara, baik dalam APBN maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)," pungkasnya.

Sedangkan Direktur Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad, mengatakan, hampir seluruh Pemilukada, Pileg DPR dan DPRD, dan Pilpres mengandalkan dananya dari eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Chalid bahkan menduga, para simpatisan, pengurus, sampai ketua umum parpol ikut terlibat dalam eksploitasi SDA. "Kalau dilihat secara parpol, ini adalah mereka yang ikut dalam Pemilukada. Setiap peristiwa politik di daerah beriringan dengan naiknya izin usaha, misalnya di sektor pertambangan," ujarnya.

Berdasarkan kajian Chalid dari 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes hampir semuanya diuntungkan dengan sistem politik yang berlangsung saat ini. Caranya, yakni terlibat dalam pembiayaan proses politik dengan harapan dapat mengambil balik keuntungan.

"Kalau dilihat data majalah Forbes, 40 orang terkaya Indonesia itu hampir semuanya masuk ke parpol. Di mana calon-calon dari parpol mereka ongkosi. Duitnya mengalir ke orang-orang fungsionaris parpol. Tentu mereka mau melanggengkan sistem politik lewat pembiayaan politik," tandasnya.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Susno Buron, Kasihan Institusi Polri

Susno Buron, Kasihan Institusi Polri - Penetapan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji membuat posisi Polri terjepit. Lantaran itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas (TK) angkat bicara agar Susno menanggung perbuatannya dan menyelamatkan kepolisian.

"Kasian kepolisian," ujar TK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/4). TK meminta Susno menjalani putusan Mahkamah Agung yang tetap dan mengikat.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Y Tohari mengatakan kegagalan eksekusi Susno menimbulkan skandal besar di masyarakat. Kegagalan Kejagung mengeksekusi Susno menunjukan kelemahaan lembaga tersebut.

"Kalau gagal melakukan ekselusi maka negara gagal melaksanakan fungsi eksetorialnya," kata Hajri.

Susno menjadi skandal juga karena statusnya sebagai bekas perwira tinggi Polri. Amat sulit menjelaskan masalah ini kepada rakyat.

"Ini menjadi preseden yang luar biasa krena seorang penegak hukum justru melakukan pelecehan hukum,"kata Hajri.

Prilaku Susno jelas pembangkangan terhadap hukum. Padahal harusnya Susno bersikap ksatria.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

2 Harga BBM Diimbangi Mempercepat Penyaluran Beras Miskin

2 Harga BBM Diimbangi Mempercepat Penyaluran Beras Miskin - Harga bahan bakar minyak (BBM) akan dinaikkan pemerintah per 1 Mei nanti.
Biasanya, saat pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi kebijakan baru berupa program bagi warga miskin.

Tapi untuk kali ini, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan,  penaikan harga BBM kali ini tidak akan dibarengi program khusus bagi mereka yang terkena dampak penaikan harga BBM tersebut.

Bahkan pemerintah malah akan menghapuskan bantuan langsung tunai (BLT).

Hal ini disampaikan Agung Laksono, Sabtu (27/4), saat meninjau kesiapan gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) VII Sulawesi Selatan dan Barat untuk menampung lebih banyak beras.

Alasannya, pascapenaikan harga BBM nanti pemerintah akan memperluas cakupan dan mempercepat penyaluran dan pelaksanaan beras miskin (Raskin) bagi rumah tangga miskin.

"Tidak hanya itu. Beasiswa bagi pelajar dan program keluarga harapan juga dipercepat," ungkapnya.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Pertamina Jateng-DIY Tambah Pasokan Solar 83%

Pertamina Jateng-DIY Tambah Pasokan Solar 83% - Pertamina Pemasaran Jateng-DIY menambah pasokan solar untuk wilayah setempat hingga 83%.

Jika sebelumnya rata-rata pasokan hanya 4.800 kiloliter (kl), kini melonjak menjadi 8.600 kl per hari.

External Relation Pertamina Pemasaran Jateng-DIY Heppy Wulansari menyatakan bahwa telah hari ketiga Pertamina menambah pasokan solar ke seluruh SPBU di Jateng-DIY sehingga tidak ada antrean lagi yang terjadi.

"Penambahan pasokan untuk solar naik menjadi 8.600 KL per hari dari sebelumnya 4.800 KL. Selain solar, juga ada tambahan pasokan premium dari 9.700 KL menjadi 11.600 KL," katanya dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Jumat (26/4).

Menurutnya, pemantauan terus dilakukan khususnya untuk wilayah-wilayah yang dilaporkan masih membutuhkan tambahan pasokan solar subsidi.

“Pertamina melakukan optimalisasi melalui pembentukan Posko Satgas. Tugasnya  memantau penyaluran BBM,instruksi ke Terminal BBM dan SPBU untuk beroperasi selama 24 jam. Selain itu juga ada  penambahan 28 armada mobil tangki,"ujar Heppy.

Ia juga mengharapkan peningkatan pengawasan dari semua pihak khususnya aparat maupun masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan peruntukkan solar subsidi di lapangan.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<

Polri Minta Jaksa Agung tidak Eksekusi Susno

Polri Minta Jaksa Agung tidak Eksekusi Susno - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo membantah pihaknya menghalang-halangi eksekusi kejaksaan terhadap Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.
Timur menegaskan, siapa pun yang menghalang proses eksekusi berarti dia melanggar hukum.

Namun, pernyataan Timur tampaknya tak sesuai dengan apa yang dilakukan jajaran di internal Polri. Tim Divisi Hukum Mabes Polri melayangkan surat ke Kejaksaan Agung meminta Susno tidak dieksekusi.

Ada dua salinan surat yang sampai ke redaksi Metrotvnews.com sejak pekan lalu. Surat pertama Nomor: Sprin/89/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013, yang memerintahkan memberi bantuan hukum kepada Susno. Surat ditandatangani Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji.

Dalam surat itu, diperintahkan kepada Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Alimudin T, Kombes Pol Banuara Manurung, Kombes Pol AW Kawedar, dan AKBP Warasman Marbun, untuk menjadi tim kuasa hukum atau penasihat hukum Susno.

"Diperintahkan (nama keempat orang tersebut) di samping menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, menerima dan melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum/penasehat hukum Komjen Pol Susno Duadji," demikian dikutip dari surat tersebut.

Kemudian, tim bentukan Divisi Hukum Polri tersebut mengirim surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tertanggal 19 Februari 2013. Isinya memohon kejaksaan membatalkan eksekusi terhadap Susno. Hal itu mempertimbangkan Susno sebagai keluarga besar Polri.

"Bahwa mengingat Komjen Pol (Purn) Drs Susno Duadji SH, MA, MSc, selaku purnawirawan dan mantan pejabat Polri yang bersangkutan termasuk Keluarga Besar Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Internal Polri, maka mohon kepada Jaksa Agung RI Up. Jampidsus dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan/Penuntut Umum untuk tidak melakukan eksekusi kepada Drs Susno Duadji SH, MA, MSc sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 899K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 yang mengakibatkan putusan batal demi hukum," demikian dikutip bagian akhir surat.

Surat ditandatangani empat orang yang ditunjuk jadi kuasa hukum Susno. Surat ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Irwasum Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Muda Bidang pidana Khusus, Kabareskrim Polri, Kadivprovam Polri.

Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kuasa Hukum Drs. Susno Duadji SH, MA, MSc.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengaku belum mengetahui soal surat tersebut. "Ini kaitannya dengan surat menyurat kita cek lebh dulu," kata Boy di Mabes Polri, Kamis (25/4).

tim jaksa eksekutor gagal menjemput paksa Susno di kediamannya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4). Susno bersikeras tak mau ditahan karena putusan Mahkamah Agung tidak memuat perintah pemidahaan terhadap dirinya.

Perdebatan berlangsung alot, mulai dari kedatangan tim jaksa ke rumah Susno pukul 11.30 WIB, hingga berakhir di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kamis dini hari. Beralihnya perdebatan ke Mapolda ditengarai sebagai cara Polri melindungi Susno.

Namun, pihak Mabes Polri membantah hal tersebut. Susno dibawa ke Mapolda Jabar atas kesepakatan dengan tim jaksa eksekutor. Hal itu mengantisipasi bentrokan fisik karena sejumlah Ormas pendukung Susno berdatangan ke lokasi eksekusi.

Susno dieksekusi untuk menjalani hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya. Eksekusi dilakukan setelah kejaksaan menerima salinan putusan penolakan kasasi dari Mahkamah Agung.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu dijemput paksa setelah tiga kali mengabaikan panggilan jaksa.

>>> Ayo Ikutan Kontes Humor JOKES.WEB.ID <<<