Karena gubernur pernah berjanji yang disampaikan saat kampanye Pemilu Kada DKI 2012 yaitu saat terpilih menjadi Gubernur DKI, Jokowi akan blusukan ke pengusaha-pengusaha pribumi di Jakarta. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum terlaksana sama sekali.
Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Selasa (21/5), memberikan apresiasi tindakan Jokowi yang selalu melakukan blusukan ke warga untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan langsung dari warga.
Karena itu, lanjut Sarman, pihaknya berharap Jokowi dapat melakukan blusukan ke pengusaha-pengusaha pribumi dan usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Jakarta.
"Kami sangat gembira gubernur blusukan mau mendengarkan masukan dari warga yang bottom up. Kami berharap juga Jokowi blusukan ke pengusaha-pengusaha pribumi dan UKM," kata Sarman.
Blusukan ke pengusaha pribumi atau UKM untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang dihadapi para pelaku usaha saat menjalankan usaha di DKI. Sehingga keluhan atau aspirasi tersebut bisa dituangkan Jokowi dalam sebuah kebijakan yang mendukung kelancaran usaha para pelaku usaha.
Menurut dia, blusukan ke pengusaha harus dilakukan mengingat para pelaku usaha terus bekerja 24 jam untuk mengisi Kas Daerah DKI. Dilihat dari setiap transaksi yang dilakukan konsumen, sebanyak 20 persen dimasukkan untuk Kas Daerah DKI.
Pengusaha pribumi meminta blusukan Jokowi ke pengusaha dijadikan agenda tetap. Paling tidak tiga atau empat bulan sekali, Gubernur bisa mengunjungi tempat-tempat usaha para pelaku usaha yang menopang perekonomian Jakarta.
"Kami menagih janji blusukan Jokowi ke pengusaha pribumi dan UKM. Seperti yang dia janjikan, sehingga harapan kami tantangan dan kendala yang kami hadapi dapat direspon Gubernur DKI dan diimplementasikan dalam sebuah kebijakan, karena pengusaha butuh kepastian," ujarnya.
Menurut Sarman, kendala yang selalu dihadapi para pelaku usaha adalah mengurus izin domisili serta biaya perizinan yang cukup besar. Hal-hal yang seperti itu harus didengar gubernur supaya dapat dievaluasi dan diputuskan dalam sebuah kebijakan yang membela pengusaha agar segala urusan perizinan satu pintu agar murah, cepat, mudah, jelas biaya, dan berapa lama waktunya kelar ditunggu.
Karena itulah, Sarman mengharapkan Jokowi dapat hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Hippi yang akan digelar pada 23 Mei 2013 di Hotel Grand Cempaka.
"Kami mau menyampaikan aspirasi kepada Jokowi tentang berbelit-belitnya segala urusan perizinan usaha di unit terkait dinas di lingkup Pemprov DKI dan jajaran," kata Sarman.
Untuk kehadiran Gubernur DKI pada Rakerda HIPPI itu, jelas Sarman, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan ke Jokowi. Maka kami berharap beliau dapat membuka Rakerda HIPPI DKI tersebut. Dengan demikian, segenap pengurus dan anggota HIPPI DKI dapat mendengarkan keinginan beliau dalam memajukan dunia usaha di Jakarta,” harap Sarman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar