Mahkamah Konstitusi (MK) memang memutuskan rintisan sekolah bertaraf
internasional (RSBI) inkonstitusional sehingga harus dibubarkan. Namun,
Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan menilai pemerintah tidak hilang
akal untuk menggantikan RSBI.
"Hal itu terlihat dari pernyatan yang disampaikan Mendikbud dan pejabat
Kemendikbud yang akan menyelenggarakan SKM (Sekolah Kategori Mandiri)
untuk mengganti RSBI. Selain itu, pemerintah juga akan menyiasati
anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI dijadikan dana
hibah kompetisi," ujar Siti Juliantari Rachman yang juga aktivis
Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Rabu (9/1).
Dua kebijakan Mendikbud ini, lanjut dia, jelas bertentangan dengan
semangat putusan MK. Menurutnya SKM yang akan didukung dana hibah
kompetisi jelas bertentangan dengan semangat tersebut karena akan
menimbulkan diskriminasi di kalangan sekolah maju dan terbelakang.
"Alokasi dana hibah tersebut jelas mudah ditebak, karena pasti akan
jatuh pada sekolah bermutu di Pulau Jawa dan tidak pada sekolah di luar
Jawa," tuturnya.
Siti mengatakan, sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi ini
mengapresiasi hakim MK. Koalisi juga meminta sekolah yang
menyelenggarakan RSBI untuk menghentikan dan mengembalikan dana yang
telah dihimpun dari masyarakat selaku orang tua siswa SMA dan SMK, SD,
dan SMP. (
>>> sumber <<<
Tidak ada komentar:
Posting Komentar