“Penghematannya hanya sekitar Rp30 triliun. Sementara kompensasi yang dibutuhkan sudah hampir Rp25 triliun. Itu baru bantuan langsung tunai (BLT), belum yang lain. Kalau manajemen seperti itu, berarti kebocoran di sini tertambal, muncul kebocoran di sisi lain,” ujar Direktur Indef Enny Sri hartati ketika dihubungi, Kamis (9/5).
Penaikan harga BBM, kata dia, tidak akan berdampak banyak pada perbaikan perekonomian. “Itu tidak efisien, mending tidak usah naik. Kalau manajemen tambal sulam tidak akan berefek ke perekonomian. Apa yang selama ini kita harapkan tidak ketemu,” keluhnya.
Ia menekankan, pengurangan subsidi tidak sekadar untuk menyelesaikan persoalan BBM. Tetapi juga untuk mengefektifkan stimulus fiskal. Alokasi anggaran seharusnya untuk mendorong stimulus fiskal. Misalnya untuk membangun infrastruktur energi di luar BBM supaya tidak ada persoalan energi lagi di masa datang.
“Ini juga luar biasa kalau untuk peningkatan pembiayaan UMKM, proyek padat karya dan pembenahan infrastruktur. Sehingga ekonomi biaya tinggi yang dikeluhkan dunia usaha bisa dikurangi,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar