"Dimulai dari MT Haryono Cawang, lewat jalan Gatot Subroto, kemudian melewati Jalan S Parman sampai Pluit. Sedangkan untuk airnya akan dibuang sampai ke Waduk Pluit," ujar Agus Suhardono, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Kamis, 3 Januari 2012.
Selain dapat menampung air untuk mencegah banjir, keutamaan terowongan sepanjang 19 kilometer adalah untuk mengatasi kemacetan di ibukota. Nantinya di terowongan tersebut juga akan membentang jalan tol dua tingkat yang difungsikan ketika memasuki musim kemarau.
"Terdiri dari tiga tingkat, tingkat paling atas dijadikan sebagai jalan tol ke arah Barat, tingkat dua ke arah timur yang ke arah Cawang. Di lantai satunya lagi untuk air," ujar Agus.
Mengenai rancangan terowongan sebagai jalan tol, Agus mengatakan pihaknya telah menetapkan jalur masuk dan ke luar kendaraan.
"Lokasi inlet dan outlet di MT Haryono, untuk menangkap kendaraan dari Dewi Sartika, Bekasi, kemudian di Jalan Gatot Subroto untuk kendaraan yang masuk dari buncit dan Mampang," ujarnya.
"Untuk outletnya sebelum jembatan tomang sekitar Slipi Jaya. Untuk outlet kita baru menemukan 1 lokasi, sedangkan ke utaranya berupa saluran air saja," lanjutnya.
Selain itu Agus mengatakan, bila masuk musim hujan maka ketiga tingkat tersebut akan ditutup dan dialihfungsikan sebagai jalan air.
"Itu cara untuk dan sebuah terobosan untuk mengurangi macet dan banjir konvensional di Jakarta," katanya.
Proyek terowongan Jokowi itu terinspirasi oleh smart tunnel di Malaysia. Negeri jiran tersebut telah membangun terowongan untuk mengatasi banjir di Kota Kuala Lumpur sejak 2003. Laman roadtraffic-technology menulis, untuk membangun terowongan sepanjang 9,7 kilometer dengan jalan tol 4 kilometer di dalamnya, Malaysia menghabiskan dana sebesar RM1.889 juta atau sekitar Rp6,06 triliun.
Namun, besaran biaya tersebut tentunya tidak bisa serta merta dibandingkan. Kondisi antara Kuala Lumpur dan Jakarta tentunya tidak sama, baik masalah harga tanah yang harus dibebaskan maupun pekerjaan proyeknya. Apalagi, Malaysia membangun smart tunnel itu mulai tahun 2003 hingga 2007.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan rencana pembangunan terowongan di Jakarta ini bukan barang baru. Wacana itu telah dikeluarkan Pemerintahan DKI Jakarta pada era Gubernur Sutiyoso. Saat itu, Pemprov DKI menggandeng konsultan dari Belanda.
Saat itu, studi banding juga telah dilakukan ke Malaysia. Namun, pada akhirnya Dinas PU menarik kesimpulan proyek tersebut tidak layak secara ekonomis dan teknis. Namun, Djoko mengaku keputusan tersebut mungkin bisa berubah. Asal dilakukan penelitian yang didukung para ahli.
>>> sumber <<<
Tidak ada komentar:
Posting Komentar