"Merelokasi masyarakat itu tidak mudah. Kalau teknisnya bisa rampung dalam dua tahun. Tetapi diperlukan pendekatan ke masyarakat agar ada kesadaran kolektif untuk mau pindah. Perlu dialog dengan masyarakat," ujarnya kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/1).
Normalisasi Kali Ciliwung dimulai dari Pintu Air Manggarai hingga Jembatan TB Simatupang sepanjang 19 km. Dana yang dibutuhkan Rp1.287,5 miliar. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2016.
Ia menambahkan, untuk di Ciliwung saja terdapat 34 ribu kepala keluarga (KK) yang harus direlokasi. “Kami baru dapat tempat untuk 7 ribu KK, di Pasar Rumput yang memang tanahnya milik kami. Sisanya belum ketemu. Ini harus ada solusinya. Karena itu dibutuhkan waktu tiga tahun,” pungkasnya.
Sedangkan dari hasil rapat kerja penanggulangan banjir bersama DPR, singkronisasi program bersama pengendalian banjir antara Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum belum bisa dilaksanakan. Langkah ini masih membutuhkan singkronisasi data dari setiap unsur.
"Karena itu Komisi V DPR meminta kepada Pemprov DKI, Banten dan Jabar untuk menyampaikan data akurat tentang perubahan alih fungsi lahan setiap provinsi sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan," tegasnya.
Sinkronisasi program bersama pengendalian banjir ini dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN dan APBD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar